Banner

Kamis, 16 September 2010

Pandangan Politik Ekonomi Indonesia

oleh: Budiarto Shambazy


Jika mematuhi konstitusi, tidak ada yang berhak menghalangi Sri Mulyani Indrwati bekerja sebagai Direktur Pengelola Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Namun, sebagai warga yang baik, apalagi mantan pejabat yang diteladani, dia wajib menghadapi penyelidikan KPK yang mengusut skandal Century.

Berhubung mesti segera berangkat, KPK bisa memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit untuk memeriksa Sri Mulyani. Biaya bisa dihemat karena tidak mustahil KPK kelak kerap bolak-balik Jakarta-Washington DC dengan dana dari pajak kita.

Tentu banyak yang kehilangan figur yang sering mendapat penghargaan internasional menteri keuangan terbaik ini. Ia masih amat belia dan berpotensi memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara.

Namun, seperti kata pepatah, ”hidup harus jalan terus”. Masih banyak orang yang bisa menggantikannya dan bukan tidak mungkin lebih banyak yang mampu bekerja lebih baik.

Sebagai anak bangsa yang mendapat posisi bergengsi di Bank Dunia, Sri Mulyani makin mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kita bangga kepadanya dan juga kepada ribuan anak bangsa yang, melalui caranya masing-masing, berkarya di mancanegara.

Tidak sedikit yang bekerja di lembaga-lembaga regional/internasional, yang menerima penghargaan ilmiah, seperti olimpade matematika, yang merebut medali emas ajang-ajang olahraga, dan penerima beasiswa. Belum lagi jutaan TKI yang berkat jasanya berpredikat ”pahlawan devisa”.

Namun, Bank Dunia kan bergengsi. Tidak sedikit juga lembaga-lembaga regional/internasional bergengsi yang menjadi tempat berkarya putra-putri bangsa, seperti WTO, ASEAN, serta PBB dan berbagai lembaga yang ada di bawah naungannya.

Saking majunya demokratisasi, lembaga-lembaga regional/internasional lebih memerhatikan transparansi. Masih segar dalam ingatan, Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz dipaksa mundur dari jabatannya karena menaikkan gaji pacarnya yang juga bekerja di Bank Dunia.

Wolfowitz digantikan Robert Zoellick, yang seperti Wolfowitz, tokoh konservatif (hawkish) lingkaran dalam Presiden George W Bush. Zoellick dan Wolfowitz anggota Project for the New American Century yang menulis surat kepada Presiden Bill Clinton agar mendongkel Saddam Hussein.

Tolong dipisahkan entitas Bank Dunia dengan pemerintahan Presiden Barack Obama. Bank Dunia ibaratnya milik semua negara, Gedung Putih cuma salah satu pemangku kepentingan sekaligus penanam modal semata-mata.

Tentu muskil mengesampingkan pengaruh politik pemerintahan AS terhadap proses pengambilan keputusan internal Bank Dunia. Sejak dulu ada gugatan agar pengaruh AS tidak dominan, markas lembaga-lembaga internasional—mulai dari PBB sampai Bank Dunia—dipindahkan ke negara lain saja.

Nah, tidak mustahil kaitan penyidikan skandal Century dihubung-hubungkan dengan posisi Sri Mulyani di Washington DC. Kurang pada tempatnya kebanggaan kita terhadap dia berubah menjadi noktah yang bisa mencoreng wajah Indonesia.

Lebih dari itu, kini tidak sedikit telaah kritis menggugat peranan Bank Dunia. Bank ya tetap bank, yang meminjamkan utang dengan bunga kepada hampir semua negara, termasuk kita yang menjadi korban karena ulah Orde Baru yang menilap dana bantuan Bank Dunia.

Agar paham Anda perlu baca buku John Perkins tentang petualangan ”bandit-bandit ekonomi” yang memanipulasi bantuan Bank Dunia yang ibarat kue dibagi rata untuk mereka dan pejabat kita. Mereka mencatut statistik seolah Indonesia pada tahun 1970-an perlu proyek-proyek raksasa.

Mereka tahu proyek-proyek itu dikorupsi, macet, dan menjadi besi tua. Sementara itu, Indonesia keburu menumpuk utang luar negeri yang makin tahun makin menumpuk yang mustahil dilunasi generasi anak dan cucu kita.

Pada saat itulah kapitalisme Barat menekan kita mengobral sumber-sumber daya alam, terutama migas. Inilah lingkaran setan yang sampai kini sedikit-banyak masih kita rasakan, misalnya yang terjadi di Freeport, Papua.

Nah, di kalangan ilmuwan Barat, Indonesia dianggap sebagai sebuah ”demokrasi kolusif” karena masih kentalnya pengaruh kultur politik Orde Baru. Singkat kata kita masih belum juga hidup di dunia yang hitam atau putih karena semuanya berada di wilayah abu-abu.

Itulah yang juga terjadi pada ”fenomena Sri Mulyani” dan juga ”fenomena Susno Duadji”. Kita tidak pernah paham dengan jelas apakah Sri Mulyani dan Susno telah menempuh jalan di lajur kanan atau kiri alias selalu saja berada di tengah-tengah.

Bukan cuma mereka berdua. Selama setahun terakhir tidak terhitung jumlah tokoh atau peristiwa yang membuat bingung kita semua. Akibatnya, Indonesia menjadi ”a divided nation” gara-gara beban skandal Century makin memberatkan pundak karena kita makin melenceng dari Pasal 27 UUD 1945.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar