Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sedang
dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu.
Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini diindikasikan dengan laju
inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan
tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar
negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa
dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu
kebijakan dalam mengatasinya.
Kebijakan
moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah
mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam
mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Tujuan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penerapan kebijakan moneter dengan menggunakan target
inflasi (inflation targeting) ini diharapkan dapat menciptakan
fundamental ekonomi makro yang kuat. Makalah ini akan membahas berbagai hal
yang berkaitan dengan target inflasi, yang meliputi pengertian, evolusi teori,
prasyarat, karakteristik dan elemen target inflasi. Agar dapat mengetahui
dengan jelas kondisi ekonomi nasional Indonesia hingga tahun 2000 ini, maka
dalam pembahasan juga dipaparkan tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia.
PEMBAHASAN
1. Perkembangan Ekonomi Makro di
Indonesia Sejak Tahun 1980-an.
Program pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah
dimulai sejak tahun 1970-an dan menunjukkan perkembangan yang pesat sejak tahun
1980-an. Pada masa itu pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi para investor
yang akan berinvestasi di bidang keuangan dan perbankan. Hingga pertengahan
tahun 1990-an perekonomian Indonesia terlihat semakin kuat dan mulai terpandang
di dunia internasional. Dalam artikel ini akan dibahas perkembangan ekonomi di
Indonesia saat mulai berkembang tahun 1980-an hingga terjadinya krisis moneter
pada tahun 1997.
2. Perkembangan Moneter Perbankan.
Krisis moneter di Indonesia telah memporak-porandakan
sektor keuangan yang sebelumnya tengah berkembang pesat sejak tahun 1980-an.
Dalam upaya pemulihan sektor keuangan Indonesia, telah dilakukan
restrukturisasi sistem moneter sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi
dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi kepada Bank
Sentral. Meski telah menelan banyak biaya dan telah dilaksanakan lebih dari
tiga tahun, namun proses penyehatan sistem moneter belum menunjukkan
tanda-tanda akan berakhir.
3. Kebijakan Moneter
Kondisi ekonomi negara Indonesia
pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter
berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan
tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus
dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open
market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah
dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan
internasional.
4. Kebijakan Fiskal.
Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia,
sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran
2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh
peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski
sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan
penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran.
Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal
dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang
tidak seimbang.
5 Prospek Ekonomi Jangka Pendek.
Ditinjau dari aspek ekonomi makro, kinerja perekonomian bukan hanya dipengaruhi
oleh faktor-faktor internal, namun juga dari faktor eksternal. Kondisi ekonomi
sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Untuk
beberapa tahun ke depan, kegiatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami
peningkatan, dengan asumsi kondisi politik dan keamanan stabil. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kenaikan ekspor yang dewasa ini mulai membaik
kembali.
6 Target Inflasi.
Pengertian.
Ada berbagai kebijakan yang biasa dipergunakan oleh
pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi, misalnya kebijakan moneter dan
kebijakan fiskal. Target inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter
yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi
nasional. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan target
laju inflasi untuk periode jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kebijakan
target inflasi lebih berorientasi ke depan (forward looking) dibanding
kebijakan-kebijakan moneter sebelumnya (yang oleh BI disebut juga kebijakan
konvensional).
Tidak seperti halnya kebijakan moneter konvensional
yang senantiasa mempergunakan target antara besaran moneter, dalam target
inflasi diperggunakan proyeksi inflasi. Kalaupun harus mempergunakan target
antara, biasanya akan digunakan tingkat bunga jangka pendek.
Evolusi
Teori.
Inflasi sebagai sasaran utama dan indepensi bank sentral sebagai pengendali
inflasi merupakan landasan dari target inflasi. Konsep target inflasi ini
merupakan produk dari evolusi teori moneter dan akumulasi pengalaman empiris.
Teori-teori moneter yang memberikan kontribusi bagi pematangan konsep ini
meliputi teori klasik hingga teori modern, antara lain:
·
Teori Klasik
>< Teori Keynes.
Menurut teori Klasik, kebijakan moneter tidak
berpengaruh terhadap sektor riil. Sedangkan menurut teori Keynes, sektor
moneter dan sektor riil saling terkait melalui suku bunga. Berdasarkan
perkembangan teori dan pengalaman empirik, disimpulkan bahwa dalam jangka
panjang teori yang sesuai untuk dipergunakan adalah teori Klasik, sedangkan
dalam jangka pendek teori Keynes lebih tepat. Kebijakan moneter hanya mempunyai
dampak permanen pada tingkat harga umum (inflasi). Dengan kata lain bahwa
pembenahan sektor ekonomi dapat dilakukan dengan cara pengendalian inflasi.
· Teori klasik
modern >< Teori Keynes.
Salah satu penganut teori klasik modern, Milton
Friedman, mengemukakan bahwa kebijakan rule lebih baik dibanding discretion.
Pendapat tersebut bertolak belakang dengan teori Keynes. Kemudian, untuk
menentukan pilihan atas rule vs discretion, target inflasi
menawarkan suatu framework yang mengkombinasikan keduanya secara
sistematis, yang disebut dengan constrained discretion. Karena pada
dasarnya, dalam praktik kebijakan moneter tidak ada yang murni rules
ataupun murni discretion.
·
Teori
kuantitas >< Teori Keynes.
Teori Keynes mempergunakan tingkat bunga sebagai
sasaran antara, sedangkan dalam teori kuantitas digunakan jumlah uang beredar.
Penggunaan sasaran antara, baik berupa tingkat bunga maupun kuantitas uang,
akan menyebabkan pembatasan diri terhadap informasi. Guna menghindarkan polemik
ini, kebijakan target inflasi menentukan inflasi sebagai sasaran akhir. Dengan
demikian target inflasi menggunakan mekanisme transmisi yang relevan, tidak
harus tingkat bunga ataupun kuantitas uang. Dengan mengambil inflasi sebagai
sasaran akhir, otoritas moneter dapat lebih bebas dan lebih fleksibel dalam
menggunakan semua data dan informasi yang tersedia untuk mencapai sasaran,
karena inflasi dipengaruhi bukan hanya oleh satu faktor.
·
Teori rational
expectations.
Teori rational expectations
menyebutkan bahwa faktor ekspektasi mempunyai peran penting, karena
mempengaruhi perilaku dan reaksi para pelaku ekonomi terhadap suatu kebijakan.
Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi output dalam jangka pendek,
karena setelah ekspektasi masyarakat berperan, output akan kembali
seperti semula. Ekspektasi masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan
yang harus dapat dikendalikan. Dengan penerapan target inflasi dalam kebijakan
moneter, diharapkan dapat menjadi anchor bagi ekspektasi masyarakat.
·
Teori
moneter modern.
Dalam perkembangan selanjutnya, teori
moneter modern memasukkan aspek kredibilitas yang bersumber dari masalah time
inconsistency. Artinya bahwa inkonsistensi dalam kebijakan moneter dapat
terjadi apabila otoritas moneter terpaksa harus mengorbankan sasaran jangka
panjang (inflasi) demi mencapai sasaran lain dalam jangka pendek. Agar hal ini
tidak terjadi, maka pengendalian inflasi harus menjadi sasaran tunggal, atau
setidaknya menjadi sasaran utama. Menetapkan inflasi sebagai
sasaran utama berarti menghindarkan diri dari inkonsistensi kebijakan.
7 Prasyarat.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan
moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut
meliputi:
-
Indepensi
Bank Sentral.
Sebenarnya tak ada Bank Sentral yang bisa bersifat
benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada
instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui
kebijakan fiskal.
-
Fokus
terhadap sasaran.
Pengendalian inflasi hanyalah salah satu di antara
beberapa sasaran lain yang hendak dicapai oleh Bank Sentral. Sasaran-sasaran
lain kadang-kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi, misalnya
sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs.
Oleh karena itu, seharusnya bank Sentral tidak menetapkan sasaran lain dan
berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi.
-
Capacity to
forecast inflation.
Bank Sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk
memprediksi inflasi secara akurat, sehingga dapat menetapkan target inflasi
yang hendak dicapai.
-
Pengawasan
instrumen
Bank Sentral harus memiliki kemampuan untuk mengawasi
instrumen-instrumen kebijakan moneter.
-
Pelaksanaan
secara konsisten dan transparan.
Dengan pelaksanaan target inflasi secara konsisten dan
transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan
semakin meningkat.
-
Fleksibel
sekaligus kredibel
Biasanya, kebijakan yang fleksibel akan cenderung
kurang kredibel dan hal itu merupakan dilema dalam penentuan kebijakan. Aturan
Taylor (Taylor’s rule) dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk
mengatasi dilema tersebut.
8 Karakteristik.
Dalam
mengatur/menggunakan instrumen, kebijakan target inflasi ini lebih berwawasan
ke depan. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, yaitu:
- Dalam kebijakan ini target dan indikator inflasi ditentukan terlebih dahulu dan dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
- Dalam kebijakan ini juga dibuat prediksi inflasi di masa yang akan datang. Prediksi dilakukan dengan mempergunakan data besaran moneter, tingkat bunga, kurs, harga aset, harga barang industri dan sebagainya.
- Melakukan review terhadap kinerja kebijakan moneter. Hasil tinjauan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja selanjutnya.
9 Elemen-elemen.
Berdasarkan teori dan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
elemen-elemen dalam target inflasi terdiri atas:
- Sasaran target inflasi.
Sasaran utama dalam kebijakan target inflasi adalah
pengendalian inflasi. Kalau ada sasaran-sasaran lain di samping sasaran ini,
maka sasaran yang lain harus tunduk pada sasaran utama.
- Laporan pelaksanaan
Mestinya, publik perlu untuk mengetahui sasaran
kebijakan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil yang telah dicapai
oleh kebijakan ini harus dimonitor, dilaporkan dan diumumkan secara periodik.
Ini penting bagi publik agar dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini, karena
akan berpengaruh terhadap ekspektasi masyarakat.
- Independensi
Dengan adanya independensi dalam menentukan kebijakan,
maka peluang tercapainya sasaran akan lebih maksimal.
- Komunikasi
Dalam pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya komunikasi
yang efektif terhadap publik tentang cara-cara pencapaian sasaran inflasi dan
mekanisme transmisi yang jelas.
- Data dan informasi
Data dan informasi yang relevan, terbaru dan lengkap
diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan yang prima.
10 Prospek.
Kebijakan target inflasi ini
telah dilaksanakan di negara-negara Selandia Baru, Kanada, Inggris, Finlandia,
Swedia, Australia, Spanyol, Korea dan Filipina. Negara-negara tersebut
mendapatkan keberhasilan dalam menekan laju inflasi dengan penerapan kebijakan
ini.
Seperti halnya Indonesia,
negara-negara tersebut sebelumnya juga mempergunakan kebijakan moneter dengan
target antara. Karena adanya kesamaan permasalahan dan latar belakang, maka
diharapkan pelaksanaan target inflasi di negara kita juga akan dapat menuai
keberhasilan.
11 Berbagai Hambatan Dalam Pelaksanaan
Targat Inflasi.
Meski kebijakan target inflasi ini cukup menjanjikan,
namun sebenarnya terdapat banyak hambatan yang berkaitan dengan banyaknya
prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Ditambah
dengan adanya faktor lain yang juga menjadi kendala dalam pemberlakuan
kebijakan ini. Secara singkat, hambatan-hambatan dapat dijelaskan sebagai
berikut:
-
Hambatan
dalam menciptakan independensi
-
Sulitnya
menciptakan independensi bank sentral, karena hingga saat ini sistem
pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh
terhadap suatu lembaga/otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrumen
keuangan. Dengan kata lain bahwa pemerintah tidak dapat benar-benar tidak turun
campur tangan dalam urusan lembaga pengawas, meski lembaga tersebut disebut
lembaga independen. Para pejabat dalam lembaga tersebut digaji oleh pemerintah,
yang berarti loyalitas mereka terhadap pemerintah tak diragukan lagi. Hal ini
jelas-jelas menyebabkan fungsi pengawasan tak dapat berjalan sebagaimana
mestinya.
-
Hambatan
dalam memprediksi inflasi.
-
Kemampuan
untuk memprediksi inflasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan
target inflasi. Kemungkinan besar, peramalan inflasi di Indonesia akan sulit
dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan yang boleh
dikatakan tidak menentu akhir-akhir ini. Padahal, stabilitas nasional
sangat berperan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Untuk saat ini,
para investor masih beranggapan bahwa negara kita tidak cukup kondusif bagi
investasi. Isu-isu seputar politik dan keamanan daerah sudah rawan untuk
memporak-porandakan perekonomian nasional. Jika stabilitas belum tercapai,
mustahil dapat memprediksi dengan cermat.
-
Hambatan
dalam mewujudkan kebijakan secara konsisten dan transparan.
-
Pelaksanaan
kebijakan target inflasi secara konsisten dan transparan juga akan sulit
terwujud. Tingkat korupsi di Indonesia yang sedemikian tinggi akan mempersulit
pemerintah dalam meraih kepercayaan dari masyarakat. Juga maraknya praktik
kolusi yang menyebabkan sikap masyarakat semakin apatis dan enggan
berpartisipasi dalam pelaksanaan pemulihan krisis ekonomi. Kebijakan target
inflasi belum tentu didukung oleh masyarakat, kecuali apabila lembaga pelaksana
kebijakan ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa aparaturnya negara bersih dan
bebas korupsi.
-
Hambatan
dalam mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel.
-
Menjalankan
kebijakan secara fleksibel sekaligus kredibel juga bukan merupakan pekerjaan
yang mudah. Jika kebijakan diberlakukan secara lentur, maka akan membuka kesempatan
korupsi dan kolusi, sehingga menyebabkan incredible. Demikian juga
sebaliknya, apabila kebijakan ini lebih berfokus pada kredibilitas, maka akan
timbul sifat inflexible.
-
Tingkat
keparahan krisis.
-
Faktor lain
adalah tingkat keparahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah
tergolong akut, sehingga penanganannya juga lebih sulit dibanding negara-negara
lain. Mungkin kebijakan target inflasi ini berhasil diberlakukan di negara-negara
lain, namun belum tentu akan sesuai diberlakukan di Indonesia.
III. KESIMPULAN
-
Kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat krisis memerlukan upaya
pemulihan dengan menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan yang diterapkan
berupa inflation targeting yang telah berhasil mengentaskan problem
inflasi di berbagai negara di dunia.
-
Target inflasi dicetuskan dari perkembangan evolusi teori-teori ekonomi dan
dalam pelaksanaannya ditentukan oleh kondisi suatu negara dengan
prasyarat-prasyarat untuk keberhasilan sistem ini.
-
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan dapat mengembangkan
kebijakan yang secara efektif dapat memulihkan stabilisasi ekonomi jangka
pendek dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan, dengan ongkos yang
minimal.
-
Pemulihan kondisi ekonomi yang stabil bukan hanya ditentukan oleh faktor
internal, namun juga faktor eksternal, misalnya kondisi politik dan keamanan
negara.
-
Target inflasi nampaknya akan sulit untuk diberlakukan sebagai salah satu
kebijakan moneter di Indonesia, mengingat berbagai hambatan yang harus
dihadapi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar